Text

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT MUFAKAT DENGAN PT.RIMBA LAZUARDI DI DESA PESAJIAN KECAMATAN BATANG PERANAP

---

Masyarakat adat didesa pesajian hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan haknya dalam pengelolahan lahan masyarakat yang dikuasai oleh PT Rimba Lazuardi. Namun dengan demikian setelah sekian banyaknya perjuangan yang dilakukan masyarakat hingga menempuh jalur mediasi. Rumusan masalah Bagaimana proses dan kendala dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Adat Mufakat dengan PT. Limba Lazuardi Di Desa Pesajian Di Kecamatan Batang Peranap Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau survei , maksudnya adalah penelitian dilaksanakan oleh penulis secara langsung terjun ke lapangan demi memperoleh informasi dan data melalui responden di lapangan dengan wawancara . Sifat penelitian ini deskriptif. Hasil penelitian Perihal penyelesaian sengketa bersama masyarakat adat sudah pernah dilakukan dengan negosiasi dan beberapa penyelesaian lain dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Perusahaan yang merasa miliki hak pengelolaan berdasarkan HTI yang mereka miliki berdasrkan kekuatan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990: tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak perlu memberikan ganti kerugian karena meraka hanya pemilik IUP-HTI bukan HGU yang harus memberikan lahan KKPA kepada masyarakat.Dengan demikian perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan pasal Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-Ii/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Kendala penyelesaian kasus konflik yang tejadi antara Masyarakat Adat Mufakat Desa Pesajian Dengan PT. Rimba Lazuardi adalah sebagai berikut: Pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa tidak memiliki keterbukaan dalam persoalan penyelesaian sengketa. Kurangnya sosialisasi oleh Perusahaan mengenai adanya bantuan yang mereka berikan kepada Masyarakat. Kurangnya pemahaman Masyarakat dan Perusahaan yang belum mengindahkan pemerintah terhadap ketentuan Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-Ii/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Ulayat, Masyarakat, Adat.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 631.4 Rez u

Language

Indonesia

NPM

211010218

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

tanah
Adat
Masyarakat
Sengketa
Ulayat

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment