ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of GAGASAN FEMISIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM
Bookmark Share

Text

GAGASAN FEMISIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM

RAHMAT SENTOSA DAELI - Personal Name; M. Musa - Personal Name;

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, secara empiris terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penanganan femisida pembunuhan berbasis gender yang belum memperoleh rekognisi yuridis sebagai delik mandiri. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum karena instrumen hukum pidana saat ini masih terjebak dalam paradigma netralitas gender yang mengabaikan dimensi relasi kuasa yang timpang serta motif misogini sebagai akar kekerasan fatalistik terhadap perempuan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai femisida dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dan bagaimana gagasan femisida sebagai tindak pidana khusus dalam hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan hukum. Metode penelitian ini jenis dan sifat penelitiannya penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan peraturan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini terdapat kekosongan norma (legal vacuum) substantif karena pengaturan terkait kematian perempuan masih tersebar dan bersifat umum dalam KUHP, UU HAM, UU PKDRT, dan UU TPKS yang buta gender. Temuan penelitian menegaskan urgensi kriminalisasi femisida sebagai tindak pidana khusus (special crime) berdasarkan teori kebijakan kriminal, hukum progresif, dan perlindungan HAM perempuan. Model pengaturan ideal di masa depan adalah melalui strategi ekstra-kodifikasi dalam bentuk undang-undang khusus yang menempatkan motif kebencian berbasis gender sebagai unsur inti delik (essentialia delicti). Implikasinya adalah lahirnya kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak hidup perempuan secara utuh guna mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 345.01 Rah G
ETD5139II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 345.01 Rah G
Language
Indonesia
NPM
241021031
Publisher
Hukum Pidana : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Pembaharuan Hukum Pidana
Femisida
Tindak Pidana Khusus,
, Keadilan Substantif
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?