Text

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MODEL DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) guna menghindarkan anak dari pemenjaraan. Namun, realitas empiris di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menunjukkan tingkat kegagalan diversi pada kasus tindak pidana pencurian anak sangat tinggi, mencapai rata-rata 80,3%. Kegagalan ini didominasi oleh faktor kemiskinan keluarga pelaku yang berbenturan dengan tuntutan ganti rugi materiil dari pihak korban. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana evaluasi diversi terhadap anak pelaku pencurian di PN Pekanbaru? dan 2) Bagaimana rekonstruksi pengembangan model diversi yang ideal? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis) bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam secara purposive terhadap Hakim Anak, Jaksa, PK Bapas, Advokat, serta pihak keluarga di PN Pekanbaru, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi secara prosedural telah dipenuhi, namun gagal secara substansial dan filosofis. Diversi tereduksi menjadi penyelesaian transaksional akibat belenggu "hak veto korban" (Pasal 9 ayat 2 UU SPPA). Faktor penghambat utamanya adalah budaya retributifmaterialistis korban, kepasifan hakim akibat legal-formalisme, serta diabaikannya rekomendasi sosiologis Litmas Bapas. Akibatnya, sistem ini mendiskriminasi anak pra-sejahtera yang berujung pada pemenjaraan dan stigmatisasi. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Revisi Pasal 9 ayat (2) UU SPPA guna memberikan "Hak Diskresi Mengikat" kepada hakim untuk mengesahkan diversi berbasis Litmas Bapas meski ditolak korban; (2) Pembentukan Dana Kompensasi Negara (State Compensation Fund) untuk menalangi kerugian korban, diganti dengan tebusan kerja sosial anak; (3) Penerbitan SEMA untuk memperkuat daya ikat Litmas; serta (4) Akselerasi pembangunan fasilitas rehabilitasi (LPKS) oleh Pemerintah Daerah.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 364.1552 Mon E

Language

Indonesia

NPM

241021063

Publisher

Hukum Pidana : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Pencurian
Diversi
Keadilan Restoratif
Sistem Peradilan Pidana Ana
, State Compensation Fund

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment