Text

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN TANAH ANTARA AHLI WARIS DAN KELUARGA ADAT DALAM PERSPEKTIF PERDATA DAN ADAT

---

Adanya sengketa warisan tanah yang terjadi di Nagari Tanjung, Kabupaten Tanah Datar, menjadi dasar utama dilaksanakannya penelitian ini. Sengketa tersebut muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai status objek waris, antara harta pusaka tinggi yang tunduk pada hukum adat Minangkabau dan harta pusaka rendah yang tunduk pada hukum perdata serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi adat yang berlandaskan musyawarah dan mufakat sebagai sarana penyelesaian damai. Namun, pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan optimal apabila tidak memperhatikan secara komprehensif asal-usul objek warisan, prinsip pewarisan, serta kedudukan para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dan membuka peluang munculnya sengketa lanjutan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum perdata dan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa warisan tanah di Nagari Tanjung, serta efektivitas mediasi adat dalam penyelesaian sengketa antara ahli waris dan keluarga adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena hukum di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, observasi langsung terhadap proses mediasi adat, serta telaah dokumen pendukung yang relevan dengan sengketa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif berdasarkan UUD 1945, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat Minangkabau, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum perdata dan hukum Islam, Ibu R berkedudukan sebagai ahli waris sah sesuai Pasal 852 KUHPerdata dan Pasal 174 KHI karena statusnya sebagai istri pewaris. Namun, menurut tinjauan hukum adat Minangkabau, tanah yang tergolong harta pusaka tinggi harus kembali kepada garis keturunan perempuan sehingga menempatkan Ibu F sebagai ahli waris adat. Perbedaan dasar hukum ini berpengaruh langsung pada proses penyelesaian sengketa. Penelitian juga menemukan bahwa mediasi adat belum berjalan efektif, karena analisis terhadap status objek sengketa tidak dilakukan secara tepat sehingga keputusan mediasi tidak mampu menyeimbangkan hak para pihak. Ditinjau dari teori penyelesaian sengketa, mediasi seharusnya menghasilkan win-win solution, namun praktiknya menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif teori hukum alam, hasil mediasi tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan substantif akibat keterbatasan kapasitas mediator dan inkonsistensi penerapan sistem hukum.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 346.05 Erh U

Language

Indonesia

NPM

241021073

Publisher

Hukum Bisnis : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Adat
perdata
Waris
Sengketa
Mediasi

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment