ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR DI KOTA DUMAI
Bookmark Share

Text

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR DI KOTA DUMAI

FAUZIAH HANAN ADRIANI - Personal Name; SYAFHENDRY, - Personal Name;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar di Kota Dumai. Capaian standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar terjadi fluktuasi dimana tahun 2022 yang sudah 100 % menurun ke angka lebih 87,83 % tahun 2023 dan naik lagi pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, serta pihak sekolah dasar di Kota Dumai. Selain itu, observasi dan studi dokumentasi terhadap data Rapor Pendidikan, Dapodik, dan laporan e-SPM Bangda dilakukan untuk memperkuat analisis. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di Kota Dumai secara umum telah berjalan dengan komitmen dan kepatuhan pelaksana yang tinggi, namun masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Pertama, dari aspek standar dan tujuan, terdapat anomali siklus pelaporan triwulanan daerah yang tidak sinkron dengan rilis data Rapor Pendidikan pusat yang bersifat tahunan. Kedua, hambatan sumber daya berupa keterbatasan infrastruktur digital (Chromebook) dan fluktuasi anggaran daerah yang memicu fenomena tunda bayar pada pengadaan sarana mutu seperti buku teks. Ketiga, terjadi tumpang tindih kewenangan di mana pembangunan fisik gedung sekolah dikelola oleh dinas teknis di luar sektor pendidikan. Keempat, distribusi guru pasca-pengangkatan PPPK yang tidak merata menciptakan kekosongan formasi pada sekolah-sekolah tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Dumai melakukan sinkronisasi kewenangan lintas OPD melalui regulasi daerah agar pembangunan fisik sekolah lebih tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya proteksi anggaran khusus untuk indikator mutu pelayanan serta pengembangan sistem informasi internal yang mampu memproyeksikan kebutuhan guru secara akurat guna menjamin keberlanjutan mutu pelayanan pendidikan dasar di Kota Dumai.


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (Pascasarjana) Pemerintahan 352.3 Fau I
ETD5254II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahan 352.3 Fau I
Language
Indonesia
NPM
247321017
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Kebijakan
Implementasi
, Pelayanan
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?