Text
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN MELALUI PENDEKATAN NETWORKING APPROACH DI KOTA PEKANBARU
Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran Melalui Pendekatan Networking Approach di Kota Pekanbaru.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui pendekatan Networking Approach serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru yang masih belum optimal, seperti rendahnya transparansi retribusi parkir, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum maksimalnya peran masyarakat dan pihak ketiga dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran, juru parkir, pihak ketiga pengelola parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Berdasarkan dimensi Networking Approach yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa koordinasi antaraktor belum terjalin secara efektif. Proses komunikasi antarinstansi masih bersifat formal dan terbatas, sumber daya manusia dan fasilitas masih kurang memadai, serta tingkat komitmen dan disiplin pelaksana kebijakan di lapangan belum konsisten. Struktur birokrasi yang hierarkis dan belum terdigitalisasi juga memperlambat proses pengawasan dan pelaporan. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zona parkir resmi, dan belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam jejaring kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antaraktor dalam jaringan kebijakan, optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempercepat digitalisasi sistem parkir (e-parkir), memperbaiki sistem pengawasan berbasis transparansi, dan membangun kemitraan kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat guna menciptakan sistem perparkiran yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.
No other version available