Text
Optimalisasi kinerja pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti terhadap penerbitan izin usaha tambak udang dalam perspektif hukum administrasi negara
Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah pengelolaan perizinan usaha, termasuk perizinan usaha tambak udang yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberadaan izin usaha memiliki peran penting sebagai dasar legalitas bagi pelaku usaha sekaligus sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerbitan izin usaha tambak udang, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam proses penerbitan perizinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan meliputi data primer melalui wawancara, kuesioner, dan analisis data, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha tambak udang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya sistem pendataan yang terintegrasi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usaha juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perizinan.
No other version available