ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL ( STUDI KOMPARATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH INDONESIA DENGAN SENAT AUSTRALIA )
Bookmark Share

Art Original

PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL ( STUDI KOMPARATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH INDONESIA DENGAN SENAT AUSTRALIA )

M. HAFIS ISRO - Personal Name; Umi Muslikhah - Personal Name;

Penelitian ini mengkaji penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem bikameral melalui studi komparatif dengan Senat Australia. Pembentukan DPD RI pasca-amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat representasi daerah dan menciptakan mekanisme checks and balances dalam proses legislasi nasional. Namun dalam praktiknya, kewenangan legislasi DPD RI masih sangat terbatas dibandingkan dengan DPR RI, sehingga sistem bikameral Indonesia dikategorikan sebagai soft bicameralism. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Senat Australia yang menerapkan strong bicameralism dengan kewenangan legislatif hampir setara dengan House of Representatives. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penguatan fungsi legislasi DPD RI dalam sistem bikameral komparatif dengan Senat Australia? (2) Bagaimana desain sistem bikameral yang ideal berdasarkan komparasi antara DPD RI dan Senat Australia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI mengalami keterbatasan struktural yang bersumber dari desain konstitusional Pasal 22D UUD 1945, sementara Senat Australia memiliki kewenangan setara berdasarkan Pasal 53 Konstitusi Australia. Sistem bikameral ideal bagi Indonesia adalah model moderate-strong bicameralism yang bersifat simetris dalam bidang kewilayahan namun asimetris dalam bidang non-kewilayahan, dengan penguatan melalui amandemen kelima UUD 1945, revisi UU MD3, pembentukan Joint Committee, serta penguatan kapasitas kelembagaan DPD RI.


Availability

No copy data

Detail Information
Call Number
Hukum 306.23 Haf p
Language
Indonesia
NPM
221010173
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Dewan Perwakilan Daerah
Senat Australia
Sistem Bikameral
Fungsi Legislasi
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?