Text

Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Jasa Perbaikan Motor Pada Bengkel Motor Di Mega Motor Kecamatan Siak Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen

---

Industri transportasi berkembang sangat pesat. Pentingnya kepuasan konsumen berkaitan dengan persaingan yang makin ketat, serta tingkat kerugian dan keuntungan perusahaan. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha perbaikan kendaraan bermotor sangat erat, karena setiap kendaraan yang digunakan lambat laun akan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dalam kendaraan. Kewajiban pelaku usaha antara lain seperti beritikad baik dalam melakukan usaha, memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak berkomunikasi dengan baik terkait bongkar pasang tanpa memberikan informasi yang jelas terlebih dahulu. Setelah melakukan hal tersebut pelaku usaha memberikan harga yang cukup tinggi dan dianggap tidak masuk akal. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan jasa perbaikan motor pada bengkel motor di kecamatan siak hulu dan bagaimana hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa bengkel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian empiris, menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, yang mencakup rekaman dan bukti fisik. Dalam kasus ini, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penulis akan memberikan pemahaman atau deskripsi yang jelas tentang hal yang menarik perhatian, tetapi mereka tidak akan mempertimbangkan atau mempertimbangkan secara khusus peristiwa dan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, layanan yang aman, serta jaminan atas kualitas perbaikan motor yang dilakukan. Bengkel memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang mungkin timbul akibat layanan. Serta bentuk perlindungan berupa mediasi, arbitrase, atau konsiliasi antara konsumen dan pelaku usaha. Serta Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, pelaku usaha dapat diminta untuk memberikan ganti rugi, memperbaiki kerugian, atau bahkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Perlindungan Konsumen. Serta Hambatan dalam perlindungan konsumen yaitu minimnya kesadaran hukum, baik dari konsumen maupun pelaku usaha.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 381.3 Wah p

Language

Indonesia

NPM

221010174

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Perlindungan Konsumen
BPSK
Perbaikan Motor

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment