Text

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KEPALA DESA DI KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Putusan Nomor 446/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn di Desa Koto Garo)

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana kehutanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa; dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan PPNS, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh PPNS secara normatif telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, namun secara substantif belum optimal karena masih berfokus pada pelaku utama dan belum menyentuh aparat desa yang terlibat. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti kesulitan pembuktian unsur kesalahan, keterbatasan alat bukti, ketidakjelasan batas kawasan hutan, serta faktor sosial-politik dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Ref p

Language

Indonesia

NPM

221010320

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Penegakan Hukum
PPNS
Kawasan Hutan
penyalahgunaan wewenang
, kepala desa

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment