ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANGKECAMATAN GALANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bookmark Share

Text

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANGKECAMATAN GALANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IMFALA MUTIARA ADHA - Personal Name; Zulherman Idris - Personal Name;

Perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup. Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara penguasaan tanah secara adat dengan sistem hukum pertanahan nasional yang mensyaratkan bukti kepemilikan formal. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah status hukum hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang menurut ketentuan hukum agraria nasional, perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang serta implementasinya dalam pembangunan Rempang Eco-City yang menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak tanah ulayat serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ulayat secara normatif telah diatur dalam Pasal 3 UUPA 1960, namun dalam praktiknya belum efektif. Hal ini disebabkan oleh sifat pengakuan yang kondisional, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengakuan administratif terhadap tanah ulayat. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas (das sein), sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.


Availability
#
Ilmu Hukum (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU) Hukum 341.48 Imf t
ETD5685II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 341.48 Imf t
Language
Indonesia
NPM
221010327
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Perlindungan Hukum
Masyarakat Adat
hak ulayat
Rempang
Rempang Eco-City
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?