ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH GAKKUMDU DAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PELANGGARAN PILKADA SE-PROVINSI RIAU
Bookmark Share

Text

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH GAKKUMDU DAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PELANGGARAN PILKADA SE-PROVINSI RIAU

RADIEA MEITRIANI - Personal Name; Zulkarnain - Personal Name;

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bentuk implementasi langsung dari hak konstusional warga negara sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan Bawaslu di Provinsi Riau terhadap pelanggaran tindak pidana Pilkada, baik dari aspek regulatif, institusional, maupun implementatif. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilihan oleh Gakkumdu dan Bawaslu Provinsi Riau serta identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Bawaslu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau sebagai unsur yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi dan prosedur serta didukung oleh soliditas antar lembaga yang kuat oleh Bawaslu provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu. Namun, ditemukan hambatan serius pada aspek normatif regulasi yang mengandung kekurangan dan ambiguitas. Ketidakjelasan regulasi ini menjadi kendala utama bagi penegakan hukum dalam mengeksekusi penanganan pelanggaran tindak pidana secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaiakn regulasi guna memperkuat sistem hukum Pemilihan dan menjaga integritas demokrasi lokal di Provinsi Riau


Availability
#
Ilmu Hukum (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU) Hukum 345.01 Rad p
ETD5695II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 345.01 Rad p
Language
Indonesia
NPM
221010357
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Penegakan Hukum
Bawaslu Provinsi Riau
Tindak Pidana Pemilihan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?