ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH OLEH UNIT 1 SUBDIT 2 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU
Bookmark Share

Text

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH OLEH UNIT 1 SUBDIT 2 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU

NAOMI IMELDA SAMOSIR - Personal Name; M. Musa - Personal Name;

Permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan melibatkan pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih data dan tidak lengkapnya dokumen kepemilikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan hukum, khususnya di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Riau dengan teknik purposive sampling terhadap Kanit dan penyidik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan melalui tahapan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa. Dalam praktiknya, kepolisian juga mengedepankan penyelesaian melalui mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah, tumpang tindih administrasi, keterbatasan saksi, serta kesulitan dalam pembuktian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta mengoptimalkan pengumpulan alat bukti guna mewujudkan kepastian hukum.


Availability
#
Ilmu Hukum (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU) Hukum 340.5 Nao p
ETD5709II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 340.5 Nao p
Language
Indonesia
NPM
221010421
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Kepolisian
Penegakan Hukum
Polda Riau
Hambatan
Penyerobotan Tanah
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?