ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN: No. 1068/Pid.B/2025/PN Pbr DAN PUTUSAN: No. 1056/Pid.B/2025/PN Pbr)
Bookmark Share

Text

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN: No. 1068/Pid.B/2025/PN Pbr DAN PUTUSAN: No. 1056/Pid.B/2025/PN Pbr)

Ilham Ramadhani - Personal Name; ASRI MUHAMMAD SALEH, - Personal Name;

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik peradilan, perkara penggelapan dalam jabatan sering menimbulkan perbedaan dalam proses pembuktian maupun pertimbangan hukum hakim, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 1068/Pid.B/2025/PN Pbr dan Putusan Nomor 1056/Pid.B/2025/PN Pbr serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 374 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam kedua putusan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP karena didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Seluruh unsur Pasal 374 KUHP terbukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum majelis hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pemenuhan unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 345.01 Ilh T
ETD6208II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 345.01 Ilh T
Language
Indonesia
NPM
221010322
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Pembuktian
Pertimbangan Hakim
Penggelapan Dalam Jabatan
Pasal 374 KUHP.
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?