Text

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN MENGIKAT SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

---

Permasalahan pertanahan di Indonesia masih sering menimbulkan sengketa, khususnya terkait perbedaan kekuatan pembuktian antara Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menganggap SKGR sebagai bukti kepemilikan yang sah, meskipun secara hukum kedudukannya tidak setara dengan SHM yang diterbitkan melalui mekanisme pendaftaran tanah oleh negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam sengketa antara pemegang SKGR dan SHM. Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum SKGR dan SHM sertakedudukannya dalam penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan studi dokumen di Jalan Pias, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, serta didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKGR hanya merupakan bukti awal penguasaan tanah dan tidak dapat disamakan dengan hak milik. Sebaliknya, SHM memiliki kekuatan pembuktian paling kuat karena diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah resmi oleh negara. Dalam penyelesaian sengketa, SHM lebih diutamakan sepanjang tidak terbukti cacat hukum, sedangkan SKGR hanya berfungsi sebagai bukti pendukung yang harus diperkuat alat bukti lain. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.9 Fal t

Language

Indonesia

NPM

201010339

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Hukum Perdata
Sengketa Tanah
kekuatan pembuktian
SKGR dan SHM

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment