Text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INDOMARET ATAS PEMOTONGAN UPAH AKIBAT KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran pekerja sebagai penggerak roda industri yang wajib mendapatkan perlindungan hukum optimal, khususnya terkait hak atas upah. Namun, di gerai Indomaret Kecamatan Tenayan Raya, ditemukan praktik pemotongan upah akibat kehilangan barang inventaris atau Nota Selisih Barang (NSB) yang dibebankan kepada karyawan. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) PKWTT Nomor: 393/C1.02/PKWTT-IDM/VII/2025 yang memungkinkan ganti rugi dilakukan secara kolektif, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kebijakan perusahaan dengan hak pekerja untuk menerima penghasilan yang layak. Perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua poin utama. Pertama, mengenai bagaimana praktik riil pemotongan upah terhadap pekerja Indomaret akibat kehilangan barang yang terjadi di gerai-gerai wilayah Kecamatan Tenayan Raya. Kedua, mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemotongan upah tersebut jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Tenayan Raya, meliputi gerai Indomaret Bukit Barisan, Alam Mayang, Imam Munandar, dan Kapau Sari. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 8 orang informan yang terdiri dari kasir, pramuniaga, kepala toko, dan pengawas ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan upah dilakukan secara kolektif (tanggung renteng) terhadap seluruh personel dalam satu jadwal tugas (shift) tanpa pembuktian kesalahan individu secara spesifik. Besaran potongan berkisar antara Rp150.000 hingga Rp400.000 per bulan, yang seringkali menyebabkan upah bersih berada di bawah standar hidup layak. Perlindungan hukum belum berjalan maksimal karena hambatan struktural berupa terbatasnya personel pengawas ketenagakerjaan dan hambatan sosiologis berupa lemahnya posisi tawar pekerja yang khawatir akan keberlangsungan kontrak kerja mereka.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 344.03 Int p

Language

Indonesia

NPM

221010432

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Perlindungan Hukum
Pemotongan Upah
Pekerja Ritel
Ganti Rugi Kolektif.

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment