Text
Evaluasi Dampak Program Kampung Iklim (Proklim) Dalam Adaptasi Penyakit Sensitif Iklim dan Lingkungan Sehat di Dusun Barat Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Perubahan parameter iklim global secara nyata meningkatkan risiko penyebaran penyakit sensitif iklim dan tular vektor di wilayah tropis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan evaluasi dampak Program Kampung Iklim (Proklim) dalam adaptasi penyakit sensitif iklim dan mewujudkan lingkungan sehat di Dusun Barat, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pisau analisis teori Logic Model dari Joseph S. Wholey yang membedah program melalui empat dimensi: inputs (masukan), activities (aktivitas), outputs (keluaran), dan outcomes (dampak). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 10 informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi inputs, kapasitas kader kesehatan dan modal fisik lingkungan dasar sudah sangat memadai. Namun pada dimensi activities, pelaksanaan edukasi dan penyuluhan kesehatan masih bersifat musiman. Pada aspek outputs, pembangunan prasarana adaptasi fisik (seperti drainase, biopori, dan rorak) berhasil berjalan beriringan dengan pencapaian status Open Defecation Free (ODF) 100%, meskipun kelembagaan Bank Sampah Permata Bunda mengalami kemandekan fungsi (mati suri) sejak akhir 2022. Pada dimensi outcomes, program ini secara monumental berhasil mempertahankan status Zero Case (nihil kasus) untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria sepanjang kurun waktu tahun 2022 hingga 2026, serta berhasil mengubah perilaku hidup sehat warga menjadi sebuah refleks budaya mandiri. Faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi ketidakjelasan tata struktur organisasi formal pengurus, keterbatasan waktu warga akibat ritme kerja di perkebunan kelapa sawit, serta tidak adanya dana operasional tunai tetap dari pemerintah daerah.
No other version available