ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peranan dan kewenangan majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap penyelesaian blokade collective punishment Israel terhadap gaza
Bookmark Share

Text

Peranan dan kewenangan majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap penyelesaian blokade collective punishment Israel terhadap gaza

JHON LIHAR HARAPANDU HALOHO - Personal Name; Roni Sahindra - Personal Name;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan kewenangan yuridis Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam merespons tindakan blokade total oleh Israel terhadap Jalur Gaza, mengidentifikasi kendala institusional dan operasional yang dihadapi, serta merumuskan solusi strategis penegakan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran total pasokan kebutuhan pokok terhadap populasi sipil Gaza secara hukum internasional memenuhi kualifikasi collective punishment (hukuman kolektif) yang dilarang keras dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV 1949. Dalam kondisi ketika Dewan Keamanan PBB mengalami kelumpuhan (deadlock) akibat penggunaan hak veto, Majelis Umum PBB secara sah berwenang menjalankan residual powers (kewenangan sisa) melalui pengaktifan mekanisme Resolusi 377A (V) Uniting for Peace guna merekomendasikan langkah penanganan krisis kemanusiaan. Kendala utama yang dihadapi Majelis Umum PBB meliputi sifat resolusinya yang non-binding (tidak mengikat secara langsung), penyalahgunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta defisit kepatuhan (compliance deficit) yang konsisten ditunjukkan oleh Kuasa Pendudukan (Occupying Power). Sebagai solusi, Majelis Umum PBB dapat mengoptimalkan rekomendasi tindakan kolektif terdesentralisasi bagi negara-negara anggota seperti embargo senjata dan sanksi ekonomi, membentuk badan investigasi independen guna mendukung penerapan Universal Jurisdiction serta proses hukum di ICJ dan ICC, dan meninjau status kredensial diplomatik Kuasa Pendudukan di PBB.


Availability
#
Ilmu Hukum (fakultas Hukum) Hukum 340.5 Jho P
ETD6769II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 340.5 Jho P
Language
Indonesia
NPM
221010069
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Majelis Umum PBB
Blokade Gaza
Collective Punishment
Uniting for Peace
Hukum Internasiona
Other Information
Petugas
Andini Putri
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?