Text
PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA DANAU BANDAR KHAYANGAN DI KECAMATAN RUMBAI TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan objek wisata Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur serta mengidentifikasi faktor- faktor penghambatnya. Fokus kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi kelembagaan antara Disbudpar sebagai regulator dan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT SPP) sebagai pihak operator (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Disbudpar, pihak manajemen PT SPP, petugas lapangan, dan pengunjung, serta didukung oleh observasi langsung dan telaah dokumen sekunder seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS). Analisis menggunakan teori peranan menurut Soerjono Soekanto yang meliputi dimensi norma, konsep, dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada dimensi Norma, standardisasi pengawasan dan keselamatan (SOP) secara konseptual telah selaras, namun mengalami kegagalan pada fase operasional di lapangan akibat ketiadaan fasilitas keselamatan vital dan munculnya konflik peranan (role conflict) di mana pengawasan cenderung bersifat formalitas- birokratis; (2) Pada dimensi Konsep, perencanaan revitalisasi makro telah tersusun dengan baik dalam draf strategis, tetapi eksekusi program teknis terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah serta lemahnya sinergi strategi promosi bersama; (3) Pada dimensi Perilaku, respons terhadap perbaikan sarana prasarana fisik yang rusak dinilai sangat lambat sehingga memicu degradasi kualitas objek wisata yang berdampak pada penurunan volume kunjungan wisatawan secara drastis. Faktor penghambat utama dalam pengelolaan ini mencakup keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan, disfungsi koordinasi (bottleneck) sirkulasi pelaporan eksternal, ketimpangan rasio jumlah personel lapangan dengan luasnya kawasan, serta ketiadaan manajemen krisis bersama.
No other version available