ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Bookmark Share

Text

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

WAN AFGHAN JAWZI - Personal Name; Rahyunir Rauf - Personal Name;

Konsep ketenteraman adalah perasaan batin yang tenang, tidak cemas, tidak tertekan atau was-was, dan tidak mengalami ketakutan, di mana sangat terkait dengan kondisi psikologis seseorang, relatif, dan berbeda antara satu sama lain. Permasalahan ini ditandai dengan Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kasatpol PP, Anggota Satpol PP, Camat / Sekretaris Camat, Pedagang Kaki Lima (PKL),serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Setiap responden memiliki pengalaman, perspektif, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisi serta kewenangannya dalam organisasi. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan daerah tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Sementara itu, Keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP karena pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus pada seluruh lokasi yang menjadi objek penertiban, sehingga masih ditemukan PKL yang kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi.


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik) Pemerintahan 352.106 Wan I
ETD6856II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahan 352.106 Wan I
Language
Indonesia
NPM
227310460
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Implementasi
Ketertiban Umum
Ketertiban Masyarakat
Other Information
Petugas
Andini Putri
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?