Text
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG): STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
Latar belakang penelitian Studi ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan PBG dalam menciptakan pelaksanaan pembangunan gedung yang teratur, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa fenomena yang muncul antara lain adalah pembangunan pusat belanja terbesar di Pekanbaru di area seluas 60.000 m² yang belum mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembangunan SD IT An Namiroh 3 yang melanggar batas izin dari satu lantai menjadi lima lantai tanpa perubahan izin PBG, serta pembangunan Kampus Prima yang diduga tidak memenuhi syarat PBG dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Situasi ini menunjukkan ada tanda-tanda kurang optimalnya penerapan kebijakan PBG dalam hal pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan kebijakan PBG serta menjadi masukan bagi DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan pengawasan perizinan pembangunan gedung. Kata Kunci: Penerapan Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DPMPTSP, Perizinan Bangunan Gedung.
No other version available