Text
PENOLAKAN MIGRAN JEPANG: KONSTRUKSI SEKURITISASI IDENTITAS NASIONAL DALAM AKSI DEMONSTRASI ULTRANASIONALIS 2019-2025
Penelitian ini menganalisis fenomena penolakan migran di Jepang melalui konstruksi sekuritisasi identitas nasional dalam aksi demonstrasi kelompok ultranasionalis periode 2019-2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks kebijakan Jepang yang di satu sisi menghadapi krisis demografi (shoushika) yang mendorong kebutuhan tenaga kerja asing, namun di sisi lain menghadapi penolakan sosial yang meningkat dari kelompok ultranasionalis terhadap kehadiran migran. Penelitian ini bertujuan mengungkap mekanisme representasi migran dalam demonstrasi kelompok ultranasionalis serta menganalisis bagaimana kelompok tersebut mendefinisikan kepentingan nasional Jepang dalam wacana migrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan, menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan pemberitaan media, yang diolah melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan interpretasi data. Kerangka teori yang digunakan adalah sekuritisasi Copenhagen School (Buzan, Waever, dan de Wilde) dalam perspektif konstruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran secara konsisten direpresentasikan sebagai "pendatang invasif" yang mengancam tatanan sosial, mulai dari preseden gerakan Zaitokukai (2006-2016) hingga demonstrasi penolakan African Hometown Initiative di Osaka (Agustus 2025) dan demonstrasi serentak nasional di berbagai kota (Oktober 2025), meskipun narasi tersebut tidak sepenuhnya didukung data resmi kriminalitas yang justru menunjukkan tren penurunan. Kepentingan nasional didefinisikan kelompok ultranasionalis sebagai pelestarian homogenitas Yamato, sebagaimana tercermin dalam platform "Japan First" Partai Sanseito yang meraih kesuksesan elektoral signifikan pada Pemilu Juli 2025. Proses sekuritisasi ini ditemukan bergerak secara bertingkat dari ranah masyarakat sipil menuju kebijakan negara, namun tetap bersifat parsial dan penuh kontestasi akibat munculnya gerakan kontra-narasi dari koalisi masyarakat sipil. Penelitian ini memperkaya teori sekuritisasi dengan konteks non-Barat serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah Jepang dan Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran.
No other version available