ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Bookmark Share

Text

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

M. ADITIYA GMP - Personal Name; Dita Fisdian Adni - Personal Name;

Good Governance merupakan konsep tatakelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, trasparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, resposnif, adil, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukzn melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak ombudsman pada bagian penerimaan dan verifikasi laporan, bagian pemeriksaan laporan, serta masyarakat yang pernah menyampaikan laporan pengaduan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi secara umum sudah berjalan cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan partisipasi,aturan hukum, trasparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis dalam proses penyelesaian laporan. Hambatan dalam penerapannya yaitu keterbatasan sumber daya, meningkatnya jumlah laporan, prosedur yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku, serta ,masih terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan laporan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih laik.


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik) Pemerintahan 331.8 Mad P
ETD7270II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahan 331.8 Mad P
Language
Indonesia
NPM
227310388
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
good governance
Pengaduan Masyarakat
Ombudsman Republik Indonesia
Maladministrasi
Other Information
Petugas
Andini
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?