Text
ANALISIS FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Penelitian ini berjudul “Analisis Fungsi dan Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Indragiri Hilir.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dalam mendukung proses pembuatan kebijakan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang, terdiri dari unsur pimpinan dan staf Sekretariat DPRD, anggota DPRD, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Fungsi tersebut dijalankan melalui aspek administratif, fasilitatif, dan teknis, yang mencakup penyusunan agenda sidang, pengelolaan administrasi keuangan dan persidangan, penyediaan tenaga ahli, serta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan anggaran yang belum efisien, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan DPRD, dan koordinasi internal yang semakin baik. Secara keseluruhan, Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sistem manajemen kelembagaan agar lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebijakan publik daerah.
No other version available