ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENGESAHAN SERTA PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Bookmark Share

Text

FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENGESAHAN SERTA PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

HARMENDRA - Personal Name; Data Wardana - Personal Name;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan dan Pengesahan serta Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses formulasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian meliputi unsur Pemerintah Kota Pekanbaru, perangkat kecamatan dan kelurahan, Ketua RT dan RW, serta masyarakat yang dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam proses kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis formulasi kebijakan menggunakan empat tahapan, yaitu appraisal activity, dialogic activity, formulation or assessment activity, dan consolidation phase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2025 telah melalui proses identifikasi permasalahan, dialog dan koordinasi antaraktor, perumusan serta penilaian substansi, dan konsolidasi hingga memperoleh legitimasi formal. Kebijakan tersebut disusun untuk memberikan kepastian prosedural dan keseragaman pedoman dalam pemilihan, pengesahan, serta pengukuhan Ketua RT dan RW. Namun, proses formulasi masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan data empiris, belum optimalnya partisipasi masyarakat secara substantif, perbedaan kepentingan antaraktor, keberagaman kondisi sosial wilayah, koordinasi yang belum optimal, kompleksitas harmonisasi hukum, serta keterbatasan waktu dan mekanisme umpan balik. Oleh karena itu, formulasi kebijakan perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, berbasis data, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (Pascasarjana) Pemerintahan 352.3 Har F
ETD7756II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahan 352.3 Har F
Language
Indonesia
NPM
247322062
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
Kebijakan Publik
Partisipasi Masyarakat
Formulasi Kebijakan
RT dan RW
Peraturan Walikota
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?