Text
Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru
KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU Abdul Rahman Hadi ABSTRAK Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintahan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak instansi pemerintah yang belum bisa menjalin koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah antara Satuan Polsi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan bahwa secara empiric permasalahan yang diamati lebih tepat menggunakn metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Satpol PP, kurangnya komunikasi yang dilakukan dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti untuk membahas mengenai penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih melanggar aturan untuk tidak memberikan uang kepada Gepeng di tempat yang telah dilarang. Oleh karena itu disarankan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerja agar terwujudnya koordinasi pemerintahan yang baik.
No other version available