ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru
Bookmark Share

Text

Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Abdul Rahman Hadi - Personal Name; Zainal, - Personal Name;

KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU Abdul Rahman Hadi ABSTRAK Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintahan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak instansi pemerintah yang belum bisa menjalin koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah antara Satuan Polsi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan bahwa secara empiric permasalahan yang diamati lebih tepat menggunakn metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Satpol PP, kurangnya komunikasi yang dilakukan dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti untuk membahas mengenai penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih melanggar aturan untuk tidak memberikan uang kepada Gepeng di tempat yang telah dilarang. Oleh karena itu disarankan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerja agar terwujudnya koordinasi pemerintahan yang baik.


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (Fisipol) Pemerintahann 363.28 Abd k
25308
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahann 363.28 Abd k
Language
Indonesia
NPM
177310802
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2022
Keyword(s)
Dinas Sosial
Pamong Praja
Manajemen Pemerintahan,
Other Information
Petugas
Teguh
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?