Text

Perlindungan Hukum terhadap Pembiayaan Pengguna Shopee Paylater Berdasarkan UUD No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUD No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

Shopee Paylater disediakan PT. Commerce finance serta pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman dalam hal jual beli melalui aplikasi online. Pelaksanaan transaksi online (e-commerce) termasuk dalam hal jual beli online telah diatur dalam POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk itu, hal-hal dalam kegiatan bisnis jual beli online itu harus diperhatikan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, karena bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya akan mendapati akibat hukum, termasuk dalam penggunaan fitur Shopee Paylater pada saat jual beli online dilakukan pada aplikasi Shopee. Oleh karenanya perlu adanya penelitian untuk melihat perlindungan hukum atas pembiayaan pengguna Shopee Paylater. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembiayaan pengguna Shopee Paylater berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian Shopee Paylater bagi pengguna fitur Shopee Paylater yang mengalami kondisi sulit tidak mampu membayar tagihan pada aplikasi Shopee Paylatter. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris. Merupakan jenis penelitian yang memakai data sekunder (dari perpustakaan) serta ditunjang oleh data primer, seperti wawancara dengan seseorang yang diperlukan keterangannya. Dan untuk sifat penelitian ini ialah deskriptif juga dapat digambarkan sebagai penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum atas pelaksanaan pembiayaan Shopee Paylater pada pelaksanaannya mengabaikan dan tidak melindungi data pribadi konsumen maka sepatutnya pelaku usaha tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dan akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar Shopee Paylater dapat dikenakan akibat keterlambatan pembayaran shopee paylater yaitu bunga sebesar 2.95% dari total pinjaman shopee paylater yang telah disepakati, biaya denda 5% dari total tagihan pinjaman shopee paylater dan biaya ganti kerugian apabila dikarenakan wanprestasi tersebut, pihak shopee mengalami kerugian. Namun, dikarenakan belum diatur nya secara khusus mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa dalam kontrak maka sering ditemuka kasus kasus yang tidak diinginkan.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 344.03 Nur p

Language

Indonesia

NPM

191010441

Publisher

Fakultas Hukum : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Perlindungan Hukum
jual beli online
Shopee Paylater

Other Information

Petugas

Afrilla

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment