Text

Analisis Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :33/ pid.b/lh/2022/PNPLW

---

Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam pelaksanaannya, banyak menimbulkan rasa ketidak-adilan ditengah tengah masyarakat, khususnya ketentuan yang terdapat Pasal 78 ayat (15), yang mengatur bahwa, semua hasil hutan dari hasil kejahatan, dan pelanggaran, dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, atau pelanggaran, maka dirampas untuk negara. Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, akan mengalami kerugian, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak milik seseorang, warga negara, yang harus dilindungi Undang-undang. Dimana permasalahan yang selama ini, perkara yang menyangkut Barang Bukti Milik Pihak Ketiga, yang Beriktikad Baik dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan, tidak terlindungi, hal ini terjadi pada Di Pengadilan Negeri Pelalawan 33/Pid.B/LH/2022/PN PlW. Adapun masalah pokoknya adalah Bagaimana Pengaturan tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Tindak Pidana Perusakan Hutan pada perkara Nomor: 33/PID.B/LH/2022/PN PLWdan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Tindak Pidana Perusakan Hutan pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahannya yakni dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi Pustaka, yang lebih mengedepankan data sekunder, dan analisanya yakni induktif. Adapun hasil penelitiannya yakni Pertama, Pengaturan tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Tindak Pidana Perusakan Hutan pada perkara Nomor: 33/PID.B/LH/2022/PN PLW, tidak ada diatur dan digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik alat berat yang digunakan oleh pelaku kejahatan perusakan hutan. Sehingga, pemilik alat berat Excavator yang digunakan oleh pelaku kejahatan, yang awalnya Pelaku melakukan perentalan terhadap barang milik pihak ketiga, dirampas seketika untuk negara. Kedua, Perlindungan Hukum Barang Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Tindak Pidana Perusakan Hutan pada masa yang akan datang, sudah mulai mengedepankan kepastian hukum, dan bahkan sudah berusaha untuk memberikan kemanfaatan perlindungan terhadap barang milik pihak ketiga, yang digunakan untuk tindak pidana kejahatan.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

211021105

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Hukum
Analisis Yuridis
Barang milik pihak ketiga
Tindak Pidana Kehutanan

Other Information

Petugas

Putri

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment