Image of Tinjau Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi dana Dalam Pembayaran Menggunakan Qris (Berdasarkan Peraturan Bank Idonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)
Bookmark Share

Text

Tinjau Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi dana Dalam Pembayaran Menggunakan Qris (Berdasarkan Peraturan Bank Idonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi DANA dalam pembayaran menggunakan fitur QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan teknologi ini juga dirasakan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini menganalisis teknologi dalam bidang ekonomi yaitu pembayaran elektronik. Saat ini, pembayaran digital menarik perhatian Masyarakat Indonesia, terutama generasi Millenial dan generasi Z. Penggunaan pembayaran digital sudah dimulai sejak tahun 2019 dan terus berkembang. Awalnya, pembayaran digital menggunakan kartu (e-money) untuk pembayaran tol dan bus. Selanjutnya, pembayaran digital terus mengalami perubahan yang mana bisa menggunakan smartphone individu untuk melakukan pembayaran atau disebut dengan dompet digital. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan start-up yang mengembangkan aplikasi dompet digital di Indonesia. Beberapa dompet digital yang popular tahun 2023 adalah Gopay, OVO, DANA dan LinkAja. Tetapi, penggunaan dompet digital masih mengalami kendala bagi penggunanya. Masalah yang ditimbulkan dalam bidang ini dapat berupa kesalahan transaksi oleh pengguna. Penggunaan dompet digital tentu juga mengalami beberapa problematika. Fitur-fitur pada dompet digital DANA tidak 100% sempurna, terdapat beberapa masalah seperti jaringan yang tidak bagus hingga transaksi yang pending. Penelitian ini menghasilkan bahwa hukum perlindungan konsumen mengenai pembayaran digital telah diatur KUHPerdata Pasal 1320, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 dan Undang-Undang PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Pengetahuan pengguna tentang perlindungan hukum pembayaran digital masih minim sehingga diperlukannya seminar dari pencipta pembayaran digital.

Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 381.3 Nic t
240390
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 381.3 Nic t
Language
Indonesia
NPM
191010254
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau.,
Keyword(s)
konsumen
Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Teknologi, Do
Other Information
Petugas
Nada
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment