ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pangkalan Kerinci.
Bookmark Share

Text

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pangkalan Kerinci.

M. Suspan Alpane - Personal Name; Febrina Andarina Zaharnika - Personal Name;

Pinjaman online menjadi salah satu isu yang belakangan ini menarik perhatian terutama di Pangkalan Kerinci. Hal ini mengingat bahwa pinjaman online dianggap menjadi salah satu hal yang menimbulkan banyak kerugian bagi konsumennya. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti lebih jauh mengenai bagiama perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online bagi konsumen yang ada di Pangkalan Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online melibatkan beberapa aspek yang penting. Pertama-tama, perlindungan konsumen diarahkan pada transparansi dan kejelasan informasi dalam perjanjian pinjaman online. Debitur memiliki hak untuk memahami seluruh ketentuan perjanjian, termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan persyaratan pembayaran. Undangundang perlindungan konsumen dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi dasar yang mengatur perlindungan ini. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen melibatkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Penerapan sanksi ini dapat berupa denda atau sanksi administratif lainnya. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha juga mencakup respon yang cepat dan transparan terhadap keluhan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi, dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan ini.


Availability
#
Ilmu Hukum (fakultas hukum) Hukum 341.5 Sus P
240918
Available
Detail Information
Call Number
Hukum 341.5 Sus P
Language
Indonesia
NPM
191010613
Publisher
Hukum : Universitas Islam Riau., 2024
Keyword(s)
Perjanjian
pinjaman online, Pangkalan Kerinci, Perlindungan K
Other Information
Petugas
Kanti
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?