Text

Penerbitan Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelengra Jaminan Produk Halal (BPJPH) DI Kota Pekanbaru Berdasarkan UUD No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal

---

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minumam halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam. Kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kini resmi beralih ke tangan pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH), yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerbitan Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?dan Bagaimanakah Faktor Penghambat dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan tekhnik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara observasi. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Penerbitan Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Pekanbaru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Selanjutnya pada Pasal 64 dinyatakan BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan dan Faktor Penghambat dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Kota PekanbaruTenaga Ahli: Hingga kini Minimnya tenaga ahli tentunya menjadi kendala MUI dalam melaksanakan tugasnya dalam jaminan produk halal, karena harapannya dibentuk LPPOM MUI sebagai jalan untuk menggunakan ilmu pengetahuan/sains sebagai bahan pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

161010570

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Halal
Sertifikasi Halal
BPJPH
UU No 33 Tahun 2014

Other Information

Petugas

Putri

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment