Text

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Minyak Goreng yang tidak Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (Het)di Pasar Dupa Pekanbaru Berdasarkan UUD Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari sembako (Sembilan bahan pokok) menurut keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan. Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan Harga Eceran Tertinggi terhadap Minyak goreng mengakibatkan Kenaikan harga minyak goreng curah dari harga Rp11.000,-menjadi Rp15.000,- begitu juga pada beberapa merek minyak goreng kemasan yang kenaikannya mencapai hingga 2 kali lipat dari harga normal. Dalam hal ini, konsumen yang dirugikan disebabkan karena mendapatkan harga Minyak Goreng yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada Pasal 7 huruf b dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Tidak Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Apa Faktor Penyebab Terjadinya Penetapan Harga Minyak Goreng Yang Tidak Wajar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden atau sumber data di lokasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melihat kenyataan dan akal sehat yang ada. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Tidak Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha, dan Konsumen. Kedua, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena ketersediaan stock yang membuat masyarakat bingung. Kedua Faktor Penyebab Terjadinya Penetapan Harga Minyak Goreng Yang Tidak Wajar diantaranya adanya distibusi, produksi, sumber pasokan, adanya penawaran permintaan, serta kebijakan pemerintah

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.1 Oli p

Language

Indonesia

NPM

191010043

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2024

Keyword(s)

Hukum

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment