Text

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen (studi Di Kota Pekanbaru)

---

Di Kota Pekanbaru, banyak pengemudi transportasi online mengeluhkan perihal pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Pembatalan sepihak tersebut terdapat dalam berbagai fitur layanan dalam aplikasi ojek online tersebut. Seperti pembatalan sepihak dalam pemesanan makanan yang dalam fitur aplikasi ojek online milik Go-Jek disebut dengan “Go-Food”. Banyak pengemudi yang mengatakan bahwa mereka terkejut dan mengeluh ketika makanan telah siap untuk diantarkan dan bergegas membuka aplikasi transportasi online dalam smartphone untuk melihat tujuan pesanan untuk diantarkan tetapi ada pesan dari konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak. Driver berusaha menghubungi konsumen, namun nomor driver diblokir. Selain itu, konsumen memberikan alamat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. sehingga driver tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut ke alamat konsumen. Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)” ini membahas tentang permasalahan, yaitu: Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah akibat hukum atas Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen terhadap Pengemudi Transportasi Online di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi secara langsung kepada para responden atau sampel. Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bentuk perlindungan hukum apapun yang diterima oleh driver atas pembatalan sepihak oleh konsumen baik dalam KUHPerdata mau pun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil wawancara dan jawaban driver pada lembar kuesioner diketahui bahwa banyak driver tidak memperoleh ganti rugi dalam bentuk nominal uang. Padalah ganti rugi ini merupakan salah satu hak yang harus diterima oleh driver. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum salah satunya terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, dalam hal ini konsumen tidak menerima akibat hukum apapun atas perbuatannya yang telah melakukan pembatalan sepihak karena dalam kenyatannya, konsumen memutus komunikasi atau memblokir akses komunikasi dengan driver, sehingga ia tidak menerima akibat hukum yang seharusnya diterimanya, dimana ia selaku pihak yang merugikan diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh driver.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.1 Cin p

Language

Indonesia

NPM

191010334

Publisher

Pekanbaru : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Pembatalan Sepihak, Perlindungan Hukum, Pengemudi

Other Information

Petugas

Yolla Afrina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment