ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Kelas 1.b)
Bookmark Share

Text

Analisis Yuridis Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Kelas 1.b)

Cakra Dipa Adikara - Personal Name; Surizki Febrianto - Personal Name;

Tidak semua pernikahan berjalan semulus harapan semua pasangan, Ada saja kendala yang dapat menyebabkan sebuah pernikahan tidak berjalan mulus, dan salah satu solusi bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan pernikahannya yaitu perceraian. Hal ini tidak mengecualikan Pegawai Negeri Sipil, meskipun Pegawai Negeri Sipil yakni wakil Negara dan perilakunya menjadi contoh ataupun teladan untuk rakyat, tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil memiiliki permasalahan rumah tangganya. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang sudah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berguna sebagai acuan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menjalani perceraian guna menekan tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil yang banyak terjadi, faktanya masalah yang terjadi ini tidak bisa ditangani. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur administrasi perceraian Pegawai Negeri Sipil dan pendapat hakim mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan studi survei di mana penulis mengobservasi langsung di lapangan, menjadikannya sebagai penelitian observasional research. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengaturan hukum tentang prosedur administrasi perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Rengat bahwa izin dari atasan menjadi syarat wajib yang harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang menguatkan terkait perkawinan yang sudah tidak bisa dibina dan dilanjutkan, apabila tidak mendapatkan izin dan tetap ingin melanjutkan proses perceraian Pegawai Negeri Sipil diharuskan menyiapkan surat pernyataan atas kesiapan menerima resiko dan konsekuensi yang akan diterima dikemudian hari, selanjutnya hakim Pengadilan Agama Rengat menjelaskan bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah sebagai bentuk kedisiplinan bagi pegawai yang dijadilan teladan oleh masyarakat biasa.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 306.81 Cak a
242482
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
346.01
Language
Indonesia
NPM
181010121
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2024
Keyword(s)
perceraian
Pns
SUrat izin cerai
Other Information
Petugas
Kanti
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?