PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (SIPPADU) DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU KUANSING Oleh : ELLA MARDATILA NPM : 217122104 ABSTRAK Perizinan secara elektronik yang telah diterapkan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi ini belum diketahui atau dipahami secara baik oleh masyarakat. Dikarenakan masih banyak masyarakat K…
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan utama dalam penelitian ini mengetahui peran Dinas Pemberdayaan …
FUNGSI KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir) Oleh : Misrawati NPM : 207122168 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perenc…
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi salah satunya adalah melaksanakan pengawasan pemilihan kepala desa dimana pada tahun 2020 Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemilihan kepala desa tahap ke III tahun tersebut. Dimana fenomena yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut adalah Terdapat 4 desa dari 12 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir di…
KOORDINASI CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU ABSTRAK Oleh Sahra Aldian Saputri Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungi pemerintahan secara mum dalam melayani masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum sebagai tugas camat yang berada diwilayah ke…
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur- unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kebakaran hutan dan lahan di siak merupakan masalah serius sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berbagai upaya untuk menguasai tanah dan kebakaran hutan t…
Pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap Tenaga Harian Lepas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau didasari Surat Perintah Kerja (SPK) bukan dalam bentuk perjanjian Kerja Status kontrak dan juga aturan-aturan yang mengatur THL tidak jelas menyebabkan Perlindungan hukum terhadap THL menjadi tidak jelas. Jika terjadi sengketa juga akan timbul masalah ke pengadilan dimana…
Objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang mengatur tentang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau, kendala yang dialami ialah proses pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi di Provinsi Riau…
ABSTRAK Zainal, 2022. Kontribusi Koordinasi Mata Kaki Dan Power Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Bola Kegawang Pada Ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Kubu Babussalam Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi koordinasi mata kaki dan power otot tungkai terhadap hasil tendangan bola kegawang pada ekstrakulikuler sepakbola SMA Negeri 1 Kubu Babussala…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan juga mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Indikator yang digunakan meliputi kualitas kerja, kuantitas…