Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pengelolalaan keuangan desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai satu kesatuan dalam pedoman acuan penyelengaraan pengelolaan keuangan desa. Dari lima ruang lingkup desa membangun, Desa Geringging Jaya termasuk ke dalam tingkatan Desa Berkembang, yang disebut desa …
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LELANG JABATAN DI PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU Oleh : Ester Melisa Silalahi NPM : 207122202 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan Menjelaskan Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan pemerintahan provinsi riau. Variabel p…
KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU Abdul Rahman Hadi ABSTRAK Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling m…
Desa Kotabaru memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Tuah Baru. Kondisi BUMDes Tuah Baru saat ini tidak mengalami perkembangan, sehingga modal usaha tidak mengalami peningkatan, Penelitian ini bertujuan untuk “mengetahui manajemen pemerintahan desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetah…
Inspektorat Indragiri Hilir sebagai Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Indragiri Hilir, dalam hal ini Inspektorat Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tugas Inspektorat tersebut ten…
ABSTRAK KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS Oleh: Hardianto Sedarwan NPM: 197310494 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan jenis desk…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan secara mandir…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal yang mengatakan bahwa “memberikan perlindungan, hak dan kepastian hukum terhadap penanam modal, baik Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal Dalam Negeri dalam melaksanakan kegiatan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengemb…
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KAMPUNG SUNGAI SELODANG KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK ABSTRAK Dea Afriza NPM: 207310112 Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pemerintah Kampung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Penelitian berjenis deskriptif dengan menggunakan m…
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KAMPUNG SUNGAI SELODANG KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK ABSTRAK Dea Afriza NPM: 207310112 Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pemerintah Kampung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Penelitian berjenis deskriptif dengan menggunakan m…