PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana…
Kata Kunci: Pengelolaan. Pasar Desa. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli didalam melakukan transaksi ekonomi. Dimana dalam pasar tradisional terdapat interaksi tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Pasar desa sei kandis merupakan pasar tradisional yang dikelolah langsung oleh pihak pemerintah desa dengan melalui pembentukan kepengurusan pasar yang telah diatur d…
Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u…
Pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan, baik pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai melalui dana desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih relatif rendah, karena sebagian besar kegiatan pembangunan dilaksanakan atas dasar inisiatif aparatur pe…
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pemanfaatan Dana Desa. Implementasi program ini berada di bawah kewenangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ber…
Perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan pembatasan dua periode dimaksudkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas penyelenggara…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Kubang Jaya terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teratai Kelulut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (emp…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 13 …
Penelitian ini berjudul “Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Adat Istiadat di Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam pelestarian nilai-nilai adat istiadat, serta untuk menganalisis upaya kolaboratif yang t…