RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SESUAI HUKUM PERDATA BERBASIS…

Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi pembagian harta warisan sesuai hukum perdata berbasis website menggunakan metode Rule Based System. Aplikasi ini membantu masyarakat menghitung dan membagi harta warisan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah proses pembagian manual yang rawan kesalahan sehingga menimbulkan konflik antar ahli waris. Me…

Efektifitas Penerapan Sidang Elektronik(E-Corurt) yang Mengadili Perkara Perd…

Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi.dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pen…

Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small C…

Gugatan ialah permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan dari pihak lainnya yang harus diperiksa dengan tatacara tertentu sesuai aturan dan diambil putusan dari gugatan tersebut. Gugatan bisa di ajukan secara lisan atau tulisan dan secara umum ataupun secara sederhana. Hukum perdata atau privat law merupakan hukum yang mengatur antara individu dengan…

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA PIUTANG DAGANG DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILA…

Fenomena pergeseran penyelesaian sengketa perdata ke ranah pidana menjadi perhatian serius dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara piutang dagang. Banyak kasus wanprestasi dalam hubungan dagang yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata justru diproses sebagai tindak pidana, sehingga mengaburkan batas antara ranah perdata dan pidana. Hal ini menimbulkan perso…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAMPERKAWINAN SIRRI YANG TIDAK MENDAPATKAN…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak mendapatkan hak keperdataan, khususnya di Kota Pekanbaru. Latar belakang permasalahan ini berangkat dari maraknya praktik perkawinan siri yang berdampak langsung pada status hukum anak, terutama dalam hal pencatatan identitas, hak waris, dan perlindungan administratif. Anak dari perkawinan siri k…

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (ditinjau Dari H…

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelagsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.Namun seiring dengan dinamika kehidupan Masyarakat permasalahan perkawinan menjadi kompleks bahkan di Tengah-tengah Masyarakat pro-kontra pendapat terjadi terhadap perkawinan beda agama ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk men…

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata Oleh Pt. Sun Atas Pencemaran Lingkunga…

yang merupakan salah satu pabrik kelapa sawit yang diketahui hingga saat ini masih melakukan pencemaran lingkungan karena membuang limbah pabriknya pada jalanan umum yang dilalui oleh warga Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi dan juga membuang limbah ke aliran sungai sehingga menyebabkan lingkungan hidup di sekitar pabrik tersebut menjadi tercemar. Limbah tersebut menumpuk pada jalanan umum …

Tinjauan Hukum Atas Usaha Panglong Arang Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Bo…

Lingkungan hidup merupakan hal yang teramat vital di dalam kehidupan manusia oleh karna itu pentingnya bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan benar untuk menjaga keberlangsungan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam proses pemanfaatan hutan mangrove, usaha panglong arang Hengky kurang memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup, penebangan mangrov…

Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Keperdataan Narapidana Dalam Kasus Perceraian…

ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…

Pertanggung Jawaban Pendata Bagi Debitur Wanprestasi Benda Objek Jaminan Fidu…

Edition

-

ISBN/ISSN

181010637

Collation

i, 92 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 346 Sad p