Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana pencabulan. Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius masyarakat serta aparat penegak huk…
Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan perbuatan melanggar hukum yang sering terjadi di masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Berdasarkan data Polda Riau, selama periode 2021 hingga 2024 tercatat sebanyak 1.802 kasus penganiayaan biasa, dengan rincian 426 kasus pada tahun 2021, 461 kasus pada tahun 2022, 510 kasus pada tahun 2023, dan 405 kasus pada tahun 2024. Tingginya a…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius dan kompleks yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum nasional maupun internasional, tetapi juga merampas hak-hak dasar manusia seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan anak, hingga pengambilan organ tubuh. Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki…
Permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan melibatkan pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan administrasi pe…
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bentuk implementasi langsung dari hak konstusional warga negara sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan…
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. PT. Bank Riau Kepri syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang keuangan telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, termasuk dibidang pendidikan. Namun demikian, informasi terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bidang pendidikan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus pekerja migran non-prosedural yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti eksploitasi, perdagangan orang, dan lemahnya perlindu…
Maraknya praktik illegal fishing yang terjadi di perairan Provinsi Riau, khususnya kawasan Selat Malaka, seperti yang ada didaerah Bengkalis dan Rohil, yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut serta mengganggu mata pencaharian nelayan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Ditpolairud Polda Riau dalam pencegahan illegal fishing melalui pendekatan Program JALUR (J…
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PADA DITRESKRIMU POLDA RIAU ABSTRAK LEWIS SIMANJUNTAK Kejahatan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif, khususnya oleh aparat pen…