Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan E-Government di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta layanan dari pemerintah. Kabupaten Siak, mengembangkan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak anak di LP…
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perubahan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada periode sebelumnya dan pada periode setelahnya, yang tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpredikat WBK/WBBM, Indeks Maturitas SPIP, dan Level Kapabilitas APIP (IACM) pada periode 2020–2024. Pada periode sebelumnya, c…
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga binaan yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Bagansiapiapi berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Pendekatan …
Studi ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Provinsi Riau. Pemerintahan desa adalah bagian yang paling dekat dan langsung berinteraksi dengan warga, serta menjadi pilar utama untuk suksesnya semua inisiatif pemerintah. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dasar, profesionalisme aparatur desa sangat diperlukan. …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi melalui fungsi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian in…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dalam Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas p…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Sharia Compliance, dan Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap nilai perusahaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel penelitian terdiri dari 11 lembaga keuangan syariah, yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan Kuala Lumpur stock exchange, dengan per…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, Komitmen Organisasi, dan Efektivitas Audit terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) mengguna…