Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong pa…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum akad nikah di Indonesia, yang memungkinkan pembuatan akad nikah selama masa perkawinan. Perubahan ini memerlukan pergeseran peran notaris dari sekadar pembuat dokumen menjadi pendidik hukum yang aktif dan responsif. Namun, implementasi di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa optimalisas…
SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk memodernisasi administrasi peradilan melalui pemanggilan dengan surat tercatat namun penerapannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana SEMA tersebut mencapai tujuan efisiensi dan kepastian hukum serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dal…
Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya penggunaan fasilitas kredit, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance. Dalam praktiknya, penunggakan pembayaran angsuran sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika penagihan dilakukan oleh debt collector dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pen…
Perjanjian dapat menghasilkan perikatan hukum, seperti yang terlihat pada perjanjian simpan pinjam di Unit Usaha Simpan Pinjam Mekar Lestari Desa Hulu Teso Kabputaen Kuantan Singingi. Perjanjian ini memiliki dua sisi, dengan satu pihak memikul tanggung jawab dan pihak lain memiliki hak untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian. ? Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah Bagai…
Perkawinan merupakan institusi yang diatur secara tegas dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang …
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI IVAN ANDRIAN ABSTRAK Latar Belakang dari penelitian ini ialah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan leh Dinas Lingkungan HidupKota Dumai dengan fenomena sampa yang masih banyak bertumpuk di pinggir-pinggir jalan dan TPA( tempat pembuangan akhir yang anya satu dan tidak sesuai dengan kapasitas pen…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI (STUDI DI KOTA PEKANBARU) ABSTRAK YULIA GUSTIENI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penhambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Nomor 10 Tahun …
Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, dan untuk mengetahui faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 T…
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…