Negara Kesatuan Repulik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, setiap tindakan dari pejabat negara serta warga negara harus mengikuti hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah sat…
Permasalahan sering muncul belakangan ini tentang perjanjian kerja yang mengandung klausul yang mewajibkan pihak pekerja, seperti menahan ijazah pekerja selama kontrak kerja berlangsung. Ini terjadi karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, ditambah dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Akibat kepanikan ini, para pencari kerja akhirnya memutuskan …
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemenang lelang. Meskipun pemenang telah memperoleh risalah lelang sebagai akta otentik yang menjadi dasar peralihan hak atas objek lelang, dalam praktik masih terdapat hambatan, seperti penguasaan objek oleh debitur, gugatan dari pihak ketiga, serta kendala administratif dalam p…
Pemanfaatan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi, salah satunya melalui platform Shopee. Di sisi lain, peningkatan transaksi tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan, khususnya terkait barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan sengket…
ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK FITRI NADILA 187310050 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan, dengan terintegrasi dalam sebuah portal yang digunakan juga oleh semua operasi perangkat daerah lainnya pa…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana pencabulan. Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius masyarakat serta aparat penegak huk…
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (Studi Kasus Pelayanan Perizinan) Febri Rahmat NPM : 177310865 Abstrak Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dikecamatan kandis kabupaten siak dan Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayananan administrasi terpadu k…
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BUKIT KAPUR KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI ABSTRAK Fitria Febriani Putri Salah satu tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini kelurahan yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu yang berimplikasi luas terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik yang bersifat…