Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong pa…
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator Variabel Dalam Peran Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Beringin Taluk yaitu Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan standa…
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PETAI BARU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ABSTRAK Oleh : Afit Aryansah Pembangunan Desa tidak terlepas dari koordinasi dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan pengembangan Desa. Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam pemba…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi pengelolaan sampah dengan UPT pembuangan sampah di Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyaknya sampah yang menumpuk di masyarakat akibat kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah pada kawasan yang telah ditentukan.Jika tidak segera ditangani oleh para pemangku kepent…
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ABSTRAK Kevin Gema Azani 187310363 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai d…
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PANGLIMA RAJA DI DESA SUNGAI AKAR KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK Bima Pranata Costara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara Kementerian Desa, dalam membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pede…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Penelitian “Peran Pemerintah Kota Batam dalam Pelayanan dan Perlindungan Hak serta Kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui P4MI” menarik perhatian penulis karena mengungkap peran strategis Pemkot Batam di wilayah perbatasan sebagai pelindung PMI bernilai tinggi. Efektivitas P4MI belum dievaluasi komprehensif, sehingga studi ini krusial untuk mengukur kontribusinya dalam lindungi ha…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kempas serta upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan kendala legalitas lahan dan peningkatan partisipasi petani. Program PSR merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas per…