Peran penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang tentu sangat dibutuhkan. Penyidik dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perdagangan orang sendiri merupakan suatu tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat sendiri, mulai dari tindakan mengekspor imigran gelap hingga terjadinya eksploitasi seksu…
Perdagangan orang bukanlah fenomena baru, namun telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia dan belum mendapatkan solusi dari pemerintah maupun organisasi internasional yang menangani masalah ini. Seringnya perdagangan manusia terjadi dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat kemiskinan yang membuat banyak orang berusaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Istilah perdaganga…
ABSTRAK PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU oleh REKA AMNA Salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untu…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan pelanggaran martabat manusia dengan perempuan & anak sebagai korban utama. Kejahatan ini muncul akibat adanya berbagai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang salah satunya faktor ekonomi merupakan alasan utama terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terjadi peningkatan terhadap kasus Tinda…
Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, dan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya advokasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memulihk…
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diterapkan untuk mendorong investasi dan aktivitas perdagangan internasional di Kota Batam. Kebijakan ini memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan pajak dan kemudahan perizinan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan menarik bagi investor. Namun, penerapannya tidak hanya menc…
The implementation of the consignment agreement made between the two Risoles Hanania and Araya Cake Pekanbaru entrepreneurs and the U MKM food suppliers is based on a juridical aspect through an unwritten agreement in the form of an oral agreement. This agreement has been flawed in the sense that there was a breach of the agreement by one of the parties. The parties who reneged on the agreement…
Objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang mengatur tentang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau, kendala yang dialami ialah proses pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi di Provinsi Riau…
Penataan Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas dis…
PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU (Studi Pengawasan Minyak Goreng Minyakita di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru) ABSTRAK RISTOPER PARDOSI Kata Kunci : Pengawasan, Usaha Penjualan, Minyak Goreng. Usaha penjualan minyak goreng bersubsidi minyakita masih menjadi permasalahan dalam penetapan harga hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan pember…