Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses mengakibatkan masyarakat harus datang ke balai desa untuk berkoordinasi secara langsung pada aparatur. Kurangnya akses informasi juga menyebabkan pengurusan administrasi membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika mengenal dekat aparatur desa tersebut. Selain itu, terbatasnya informasi juga me…
Mal pelayanan publik menurut PERMENPANRB No.92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik adalah pengintegrasian pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan citra pelayanan yang berkualitas didasarkan pada terlaksananya prinsip good governanc…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 51 Perusahaan Sektor Pertanian yang Te…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang terdiri dari Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 85 perusahaan Property dan Real Estate y…
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggara…
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM IMPLEMENTASI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA SEMELINANG TEBING KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK Oleh : Teguh Widya Apriliano Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Perwujudan Prinsip Good Governance Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten I…
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengetahui Good Governance Data Muzaki Aparatur Sipil Negara (ASN) di Baznas Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator dari Sedarmayani yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan penegakan hukum. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini men…
Teknolgi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya adalah mempermudah hal-hal seperti surat menyurat sosial media dan promosi hasil pertanian bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi sehingga informasi yang disampaikan bisa diakses dengan mudah baik oleh masyarakat desa dan perkotaan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemeri…
ABSTRAK PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA OLEH M.RIDUAN NPM. 195210141 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji Pengaruh Good Corporate Governance Dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Te…
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN BENGKALIS Oleh Caissy Rahmadhani Hasibuan NPM : 197110061 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Collaborative Governance dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penanganan pengurangan pengangguran di Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian …