Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Pengelolaan APBDes yang seharusnya dilaksanakan dengan transparan terkadang kurang dipahami oleh aparat Pemerintahan Desa, sebab dalam implementasinya, transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat belum dijalankan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam mempercepat penurunan stunting di dasarkan kepada surat keputusan kepala Desa Perkebunan Sungai Lala nomor 29 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting. Tindak lanjut dalam pembentukan tim ini ialah suatu kegiatan fasilitasi. Desa mempunyai intervensi sebatas tempat di posyandu dan menghargai penyelenggara kegiatan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Pembangunan infrastruktur di desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengawasan,…
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas pendamping desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang menekankan pada peningkatan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi masyarakat. Pendamping desa sebagai agen fasilitator memilik…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa, diantaranya kapabilitas Pemerintah Desa dan Perangkat Desa secara kualitatif dalam teknis dan admistratif belum memadai, sehingga kehadiran Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan tugas pendampingan sangat menentukan peningkatan kemampuan aparatur desa secara teknis dan admistr…
Program Bermarwah Maju dan Sejahtera adalah Program Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Melalui program Bantuan Keuangan Desa Bermasa ini, sebanyak 136 desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis akan dikucurkan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebanyak 1 milyar per desa. Penelitian ini bertujuan unt…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, apa saja faktor penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan peng…
Kredit macet atau kredit bermasalah adalah kredit macet atau kredit yang kesulitan melunasi utang-utangnya. Kredit macet juga bisa terjadi karena faktor kesengajaan dan bisa juga terjadi diluar kemampuan debitur. Kredit itu sendiri dapat disebabkan oleh kreditur atau debitur. Termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) Kijang Mas tidak semuanya berjalan dengan baik. Masalah utama dalam penelitian ini ada…
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan strategi kerjasama tim musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam mengembangkan program ketahanan pangan di Kabupaten Kampar, Indonesia. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Jumlah informan sebanyak 12 orang melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam strategi ker…