Peran penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang tentu sangat dibutuhkan. Penyidik dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perdagangan orang sendiri merupakan suatu tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat sendiri, mulai dari tindakan mengekspor imigran gelap hingga terjadinya eksploitasi seksu…
Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD sangat tidak sebanding dengan jumlah Ranperda dalam Propemperda yang disepakati antara Pemda dengan DPRD. Dimulai dengan 18, lalu 20, hingga menjadi 22 Ranperda. Ranperda yang telah diajukan ke DPRD disahkan dan Perda tersebut mulai berlaku sehingga Perda Tahun 2020 bisa di Rekap. Pada hasil Rekap Perda Tahun 2020 Perda yang disahkan hanya 3. Masalah pokok…
Perdagangan orang bukanlah fenomena baru, namun telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia dan belum mendapatkan solusi dari pemerintah maupun organisasi internasional yang menangani masalah ini. Seringnya perdagangan manusia terjadi dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat kemiskinan yang membuat banyak orang berusaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Istilah perdaganga…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan pelanggaran martabat manusia dengan perempuan & anak sebagai korban utama. Kejahatan ini muncul akibat adanya berbagai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang salah satunya faktor ekonomi merupakan alasan utama terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terjadi peningkatan terhadap kasus Tinda…
Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, dan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya advokasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memulihk…
PENGAWASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017-2021 ABSTRAK Arya Pratama Keberadaan suatu Peraturan Daerah sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat, oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan D…
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diterapkan untuk mendorong investasi dan aktivitas perdagangan internasional di Kota Batam. Kebijakan ini memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan pajak dan kemudahan perizinan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan menarik bagi investor. Namun, penerapannya tidak hanya menc…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…
Objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang mengatur tentang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau, kendala yang dialami ialah proses pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi di Provinsi Riau…
PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU (Studi Pengawasan Minyak Goreng Minyakita di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru) ABSTRAK RISTOPER PARDOSI Kata Kunci : Pengawasan, Usaha Penjualan, Minyak Goreng. Usaha penjualan minyak goreng bersubsidi minyakita masih menjadi permasalahan dalam penetapan harga hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan pember…