Filter by
Implementasi Perjanjian Kerjasama Kemendagri dengan Kejagung dan Polri Dalam …
Latar belakang adanya Kerjasama antara Kemendagri dengan Kejagung dan Polri Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi, dimana masing masing pihak tersebut memiliki kewenangan dalam hal penanganan laporan atau aduan masyarakat sehubungan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu meletakkan penelitian pada sistem aturan norma…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022240
- Collation
- 119 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Ant I
Penyelesaian Sengketa Antara Pt. Alam Prima Riau Dengan Pemilik Lahan Dalam P…
Penelitian ini membahas tentang kedua pihak yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengembang yang berkeinginan untuk membangunan tempat untuk tinggal bangunan rumah yang ditempuh dengan cara melakukan perjanjian bangun bagi hasil. Isi perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak ialah pihak pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah serta sertifikat hak milik nya dan melakukan baliknama kepada pihak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010301
- Collation
- i-91 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Konsumen Dalam Perj…
Salah satu e-commerce di Indonesia adalah shopee. Shopee kini memiliki banyak fitur untuk memudahkan berbelanja bagi konsumen, mulai dari cara pembayaran dengan shopeepay, cara pembayaran cash on delivery (COD), dan lainnya. Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee untuk memudahkan pembeli melakukan pembayaran tanpa membuka rekening di bank atau kartu kredit, …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010273
- Collation
- i-99 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Sha p
Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Minimum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13…
Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menetukan upah yang sebenarnyadari pekerja/buruh …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010272
- Collation
- i-99 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN MENGENAI HUTANG PIUTANG TERHADAP PUTUSAN HAKIM (ST…
Perjanjian lisan dalam hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hutang piutang, seringkali menjadi masalah dalam praktik peradilan, terutama ketika pihak yang dirugikan menghadapi kesulitan dalam pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian lisan mengenai hutang piutang dalam dua putusan pengadilan, yakni Putusan No. 217/PDT/2021/PT.PBR dan Putusan No. 173/PD…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010470
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kepastian Hukum Tehadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumah…
Hukum dan kepastian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, yang menjadikan hukum lebih taat. Menurut pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tujuan dilakukannya perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya par…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010037
- Collation
- i, 95 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (…
Ketenagakerjaan pekerja/buruh adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak pekerja yang diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja (Arbeidsoverenkoms) merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan.Berdasarkan perjanjian kerja maka lahirlah hubun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010531
- Collation
- i, 94 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Ind p
Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang…
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Muncul dan perkembangnya usaha waralaba ini tentunya akan membawa masalah baru terhadap dunia hukum, dip…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010235
- Collation
- i, 92 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Perjanjian Kerja Bersama (pkb) Dalam Hubung…
Urgensi serta kedudukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai salah satu unsur dan sarana penting dalam pelaksanaan hubungan industrial, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 didalam pasal-pasalnya tidak secara eksplisit mewajibkan adanya Perjanjian kerja bersama (PKB), namun di dalam pasal 116 sampai pasal 135 hanya mengatur tentang hak dan kewajiban serta persyaratan yang harus di penuhi untuk p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022162
- Collation
- 120 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 306.25 Muh a
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Antara Cv. Ra…
Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal, yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu untuk menyerahkan barangnya, sedangkan pihak lain membayar harga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010537
- Collation
- iv,123 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography