Student' Perceptions And Obstacles On Synchronous And Asynchronous Learning E…

Edition

-

ISBN/ISSN

176310645

Collation

i,107 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Inggris 371.7 Ard S

Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting Di Kota Pekanbaru

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK Faruq Murtadho Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam penanganan stunting di Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1.Kondisi awal penanganan stunting belum berjalan dengan optimal karena komitmen penanganan stunting ini masih rendah dimana penanganan …

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Harta Kekayaan Di Lingkungan Masyrak…

Ahli waris adalah anak yang telah di tinggalkan oleh orang tua karena para orang tua telah meninggal dunia, atau juga karena telah di tinggalkan oleh saudara akibat saudaranya tersebut telah meninggal dunia. Sehingga adanya proses peralihan harta milik pewaris ke ahli waris, baik ahli waris anak maupun saudara. Penelitian ini berfokus pada proses pembagian harta waris tentang kedudukan seorang …

Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Ele…

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KINERJA APARATUR SECARA ELEKTRONIK (E-SIKAP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU ABSTRAK Oleh : Tengku Johan Septiyanda Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik (ESIKAP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Permasalahan dilihat …

Implementasi Sistem Informasi Pensiun Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan…

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU FINA YULIDA ARIANI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Teori ini menyoroti empat …

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima …

ABSTRAK PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU oleh REKA AMNA Salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untu…

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Go…

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU oleh SILVIA ANGGRAINI Layanan pengaduan di Kantor Camat Lubuk Batu Jaya adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menerima, mengolah, dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskri…

Peran Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Dala…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil kabupaten kampar dalam meningkatkan daya saing umkm, serta megetahui hambatan-hambatan yang terjadi didalam pemberdayaan masyarakat uasah mikro kecil dalam penelitian ini menggunakan terori dari Arif yang menyatakan dimana peran pemerintah ada 4 yaitu Peran pemer…

Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak putus sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pejabat pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta orangtua anak putus sekolah dan data sekunder yang diperoleh dari be…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Hal Kepemilikan Dan Kemanfaatan Hak …

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan hak kebendaan masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak lahan yang telah dikelola secar…