Inspektorat Indragiri Hilir sebagai Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Indragiri Hilir, dalam hal ini Inspektorat Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tugas Inspektorat tersebut ten…
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengawasan Barang Berstandart Nasional Indonesia Wajib Oleh Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kota Pekanbaru). Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar …
Profesi auditor intern pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi negara, intern pemerintah. Peningkatan kapabilitas ini juga merupakan salah satu cara dalam mewujudkan good governance dalam memperbaiki reformasi birokrasi yang merupakan salah satu cara untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan tatan…
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PEMANEN PADA PT. GANDA BUANINDO KECAMATAN KAMPAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh pengawasan dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian pemanen pada PT. Ganda Buanindo Kecamatan Kampar. Adapun Populasi pada penelitian ini sebanyak 55 dengan pengambilan sampel mengg…
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan DPRD terhadap proyek pembangunan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan mencak…
Para pelaku industri memandang bahwa kontribusi kepada masyarakat cukup berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembayaran pajak kepada negara. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat juga menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial. Hal ini cukup wajar mengingat terjadinya ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat disekitarnya,…
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA GAMBUT MUTIARA KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN Oleh: YOSI NOVITA ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang diperlukan untuk membangun dan mensejahterakan Desa dalam penyelenggaraannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan des…
Angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memiliki peran menunjang mobilisasi masyarakat kota dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Angkutan umum juga memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pembangunan kota baik pada sektor ekonomi, sektor sosial budaya, maupun sector pendidikan. Oleh karena itu keberadaan angkutan umum harus ditangani d…
Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan. Selain sanksi pidana yang terdapat da lam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukum…
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU ABSTRAK OLEH : HADRI YENT Program pengawasan rokok ilegal merupakan salah satu program yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 361/KMK.04/2017 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkat…